Masgdl – Sebanyak 79 warga sipil, termasuk 43 anak-anak, tewas dalam serangan drone yang dilakukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan Selatan Kordofan. Insiden ini terjadi pada Kamis, 4 Desember 2025, di kota Kalogi dan menimbulkan 38 korban luka-luka lainnya.
Drone RSF menembakkan empat rudal ke taman kanak-kanak, rumah sakit, dan kawasan pemukiman padat penduduk. Pemerintah negara bagian menyebut serangan ini sebagai “kejahatan tidak manusiawi” dan menuntut pertanggungjawaban sekutu RSF. Awalnya, delapan korban tewas dilaporkan, termasuk enam anak dan seorang guru, sebelum jumlah korban meningkat menjadi 79.
Baca Juga: AS Berencana Perluas Larangan Perjalanan ke 30+ Negara
UNICEF mengecam serangan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Sheldon Yett, Perwakilan UNICEF untuk Sudan, menyatakan bahwa anak-anak seharusnya tidak pernah menjadi sasaran konflik bersenjata. Ia menyerukan penghentian segera serangan dan akses aman bagi bantuan kemanusiaan.
Konflik bersenjata di Sudan Kordofan telah memicu krisis kemanusiaan yang meluas. Lebih dari 41.000 orang melarikan diri dari kekerasan dalam sebulan terakhir. Tiga negara bagian Kordofan—Utara, Barat, dan Selatan—menjadi saksi pertempuran sengit antara tentara Sudan dan RSF.
Sejak April 2023, konflik antara tentara Sudan dan RSF telah menewaskan sekitar 40.000 orang dan mendorong 12 juta orang mengungsi, menurut WHO. Serangan ini memperkuat tekanan internasional untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil di wilayah yang terdampak.
Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan Memperburuk Dampak Serangan Drone RSF
Serangan drone RSF menegaskan risiko tinggi bagi warga sipil di wilayah konflik Sudan Selatan. Target yang melibatkan anak-anak dan fasilitas kesehatan menunjukkan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Ahli keamanan dan pengamat kemanusiaan menekankan perlunya dokumentasi bukti serangan. Data ini menjadi dasar bagi tuntutan hukum dan tekanan diplomatik internasional terhadap pelaku.
Baca Juga:Â Pemasok Sabu Sopir Taksi Online Pemerkosa Ditangkap
UNICEF dan organisasi kemanusiaan lainnya menyerukan akses aman untuk bantuan darurat. Penyaluran bantuan menjadi kritis bagi ribuan pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran.
Pemerintah negara bagian Kordofan meminta komunitas internasional untuk menekan RSF dan sekutunya. Langkah ini mencerminkan strategi berbasis otoritas yang menekankan akuntabilitas atas kejahatan terhadap warga sipil.
Konflik berkepanjangan meningkatkan risiko krisis jangka panjang bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak. Penanganan cepat dan koordinasi internasional menjadi kunci untuk mengurangi dampak serangan terhadap masyarakat sipil.
Leave a Reply