masgdl.com – Kementerian Perdagangan Tiongkok menanggapi aturan implementasi terbaru Uni Eropa terkait Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM). Mekanisme ini mulai diterapkan penuh pada 1 Januari 2026. Respons ini muncul setelah Uni Eropa merilis metodologi perhitungan, standar intensitas karbon, dan rencana perluasan cakupan CBAM.
Menurut laporan Carnewschina, Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa nilai intensitas karbon standar yang diterapkan pada produk Tiongkok jauh melebihi emisi rata-rata nasional. Nilai ini juga dijadwalkan meningkat bertahap selama tiga tahun ke depan. Tiongkok menilai langkah Uni Eropa ini tidak mencerminkan kondisi industri otomotif domestik maupun lintasan pengurangan emisi yang telah dilakukan.
“Nilai standar yang diusulkan Uni Eropa terlalu tinggi dibandingkan emisi aktual industri Tiongkok. Hal ini berpotensi merugikan eksportir kita,” kata pernyataan resmi Kementerian Perdagangan.
Baca juga: “Thailand Lepaskan 18 Tentara Kamboja Terkait Gencatan Senjata”
CBAM sendiri diperkenalkan Uni Eropa untuk menyelaraskan biaya karbon produk impor dengan sistem penetapan harga karbon internal Uni Eropa. Setelah periode transisi, importir diwajibkan membeli sertifikat CBAM sesuai emisi karbon produk yang mereka impor. Tujuannya adalah mendorong produk global lebih ramah lingkungan serta mencegah ‘karbon bocor’, di mana produksi pindah ke negara dengan regulasi lebih longgar.
Dampak Perluasan CBAM terhadap Produk Otomotif dan Baja
Uni Eropa berencana memperluas cakupan CBAM mulai 2028. Produk hilir yang menggunakan banyak baja dan aluminium, seperti mobil, suku cadang otomotif, peralatan mekanik, dan peralatan rumah tangga, akan masuk ke mekanisme ini. Perluasan ini akan meningkatkan persyaratan kepatuhan bagi produsen Tiongkok. Mereka harus menghitung karbon siklus hidup produk, mengungkap data emisi, dan melakukan verifikasi pihak ketiga.
Bagi industri otomotif, hal ini berarti biaya produksi berpotensi meningkat. Jika perusahaan tidak dapat menyediakan data emisi yang diakui, nilai intensitas karbon standar yang ditetapkan Uni Eropa akan diterapkan. Kondisi ini dapat memengaruhi harga akhir produk dan daya saing ekspor ke pasar Eropa.
Selain sektor otomotif, produsen baja dan aluminium juga harus menyesuaikan strategi bisnis. Produsen dituntut melakukan audit karbon lebih ketat dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan CBAM. Ekspor ke Uni Eropa tanpa data yang valid dapat memicu biaya tambahan atau penolakan produk.
Evaluasi Tiongkok dan Strategi Diplomasi Perdagangan
Kementerian Perdagangan Tiongkok menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan CBAM dan berkomunikasi dengan otoritas Uni Eropa. Tujuannya adalah memastikan implementasi aturan berjalan adil dan tidak memberatkan eksportir Tiongkok secara tidak proporsional.
Beberapa analis internasional menilai respons Tiongkok menunjukkan potensi ketegangan perdagangan global. “Uni Eropa berusaha mengekspor standar iklimnya, sementara Tiongkok ingin melindungi kepentingan industri dan eksportirnya,” kata seorang pakar perdagangan internasional.
Meski demikian, Tiongkok menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengurangi emisi karbon. Strategi diplomasi perdagangan, termasuk dialog bilateral dan konsultasi teknis, diharapkan menjadi solusi agar CBAM tidak menjadi hambatan perdagangan.
Tantangan dan Peluang bagi Ekspor Tiongkok
Dengan implementasi CBAM penuh mulai 2026 dan rencana perluasan cakupan 2028, industri Tiongkok menghadapi tantangan baru dalam kepatuhan karbon. Produk otomotif, baja, dan aluminium menjadi sektor paling terdampak.
Namun, kebijakan ini juga membuka peluang bagi Tiongkok untuk memperkuat pengelolaan emisi internal dan meningkatkan transparansi data karbon. Langkah proaktif dalam mitigasi karbon dapat meningkatkan daya saing jangka panjang di pasar Eropa.
Uni Eropa dan Tiongkok kini berada di persimpangan penting antara regulasi lingkungan global dan perdagangan internasional. Respons Tiongkok terhadap CBAM menjadi indikasi bagaimana negara berkembang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepatuhan terhadap standar iklim global.
Baca juga: “Dorong Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Terapkan Pajak Karbon Bertahap”
Leave a Reply